Tipe Dokumen:
																
																Peraturan Perundang-Undangan
															
																	Judul:
																
																
																	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
																
															
																	T.E.U:
																
																Pekalongan, Bupati
															
																	Nomor Peraturan:
																
																64
															
																	Jenis Peraturan:
																
																Peraturan Bupati Pekalongan
															
																	Singkatan:
																
																PERBUP
															
																	Tempat Terbit:
																
																Kabupaten Pekalongan
															
																	Tgl. Penetapan:
																
																18/09/2017
															
																	Tgl. Pengundangan:
																
																18/09/2017
															
																	Sumber:
																
																BD Kab. Pekalongan Tahun 2017 No. 65, 28 hlm
															
																	Subjek:
																
																PERLAK - HAK KEU - ADM - PIMP - ANGGOTA - DPRD
															
																	Status:
																
																Berlaku
															
																	Bahasa:
																
																Bahasa Indonesia
															
																	Lokasi:
																
																Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan
															
																	Bidang Hukum:
																
																Hukum Tata Negara
															
																	Lampiran:
																
																Fileteks dalam bentuk pdf.
															
																	Pemrakarsa:
																
																Legislatif
															
																	Penandatangan:
																
																Asip Kholbihi
															
																	Pengarang:
																
																Bagian Hukum - Setwan
															
																	Views:
																
																1421
															Belum Ada Abstrak
