No. | Nama Dokumen | |
---|---|---|
1 |
Buku Hukum
No. 2
Tahun 2022
Tentang Jurnal Konstitusi tentang Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang |
Detail
Dokumen |
2 |
Buku Hukum
Tahun 2021
Tentang Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang |
Detail
Dokumen |
3 |
Buku Hukum
Tahun 2021
Tentang Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang |
Detail
Dokumen |
4 |
Buku Hukum
Tahun 2021
Tentang Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang |
Detail
Dokumen |
5 |
Buku Hukum
Tahun 2021
Tentang Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 |
Detail
Dokumen |
6 |
Buku Hukum
Tahun 2021
Tentang Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kbupaten Magelang |
Detail
Dokumen |
7 |
Buku Hukum
Tahun 2021
Tentang Visualisasi Kegiatan Fisik APBD Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2021 |
Detail
Dokumen |
8 |
Buku Hukum
Tahun 2020
Tentang Sistem Hukum Indonesia (Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Dalam Peradilan Negara) |
Detail
Dokumen |
9 |
Buku Hukum
Tahun 2020
Tentang Himpunan Peraturan Bupati Terkait Penanganan Corona Virus Disease (Covid 2019) Di Kabupaten Blora |
Detail
Dokumen |
10 |
Buku Hukum
Tahun 2020
Tentang Himpunan Peraturan Bupati Terkait Penanganan Corona Virus Disease ( COVID 2019) Di Kabupaten Blora |
Detail
Dokumen |
11 |
Buku Hukum
Tahun 2019
Tentang Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 |
Detail
Dokumen |
12 |
Buku Hukum
Tahun 2019
Tentang Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 |
Detail
Dokumen |
13 |
Buku Hukum
Tahun 2019
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah |
Detail
Dokumen |
14 |
Buku Hukum
Tahun 2018
Tentang Kabupaten Pekalongan2018 Pekalongan Regency In Figures |
Detail
Dokumen |
15 |
Buku Hukum
Tahun 2018
Tentang Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2017 |
Detail
Dokumen |
16 |
Buku Hukum
Tahun 2018
Tentang Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 |
Detail
Dokumen |
17 |
Buku Hukum
Tahun 2018
Tentang LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah |
Detail
Dokumen |
18 |
Buku Hukum
Tahun 2017
Tentang Himpunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2016 |
Detail
Dokumen |
19 |
Buku Hukum
Tahun 2016
Tentang Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Independen Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran |
Detail
Dokumen |
20 |
Buku Hukum
Tahun 2016
Tentang Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Independen Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) |
Detail
Dokumen |
21 |
Buku Hukum
Tahun 2016
Tentang Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri |
Detail
Dokumen |
22 |
Buku Hukum
Tahun 2016
Tentang Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 |
Detail
Dokumen |
23 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang TATA CARA PENGALOKASIAN,PENYALURAN,PENGGUNAAN,PEMANTAUAN,DAN EVALUASI DANA DESA |
Detail
Dokumen |
24 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2016 |
Detail
Dokumen |
25 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang SISTEM REKRUTMEN DAN PENGANGKATAN HAKIM ANUNG DAN HAKIM KONSTITUSI DALAM KONSEPSI NEGARA HUKUM |
Detail
Dokumen |
26 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Sistem Rekrutmen Dan Pengangkatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Dalam Konsepsi Negara Hukum |
Detail
Dokumen |
27 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Pensiun, Kecelakaan Kerja Dan Kematian |
Detail
Dokumen |
28 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Bunga Rampai Undang - Undang Perindustrian |
Detail
Dokumen |
29 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pengalokasi, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa Dilrengkapi : Perubahan Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pengalokasian Transfer Kedaerahan dan Desa |
Detail
Dokumen |
30 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Bunga Rampai Undang - Undang Perindustrian |
Detail
Dokumen |
31 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Law Of The Republic Of Indonesia Number 3 Of 2014 On Industrial Affairs |
Detail
Dokumen |
32 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Praktik Akuntan Publik |
Detail
Dokumen |
33 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang PERPRES 4 Tahun 2015 Konsolidasi Peraturan Presiden RI Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan |
Detail
Dokumen |
34 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal & UU RI No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji |
Detail
Dokumen |
35 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015) |
Detail
Dokumen |
36 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum |
Detail
Dokumen |
37 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana Dan Tertib |
Detail
Dokumen |
38 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Pensiun, Kecelakaan Kerja Dan Kematian |
Detail
Dokumen |
39 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) |
Detail
Dokumen |
40 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Buku I Agenda Pembangunan Nasional) |
Detail
Dokumen |
41 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Bab II Agenda Pembangunan Bidang) |
Detail
Dokumen |
42 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Undang - Undang Pemerintahan Daerah (PEMDA) Edisi Terbaru Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 |
Detail
Dokumen |
43 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Undang - Undang Pemerintahan Daerah (PEMDA) Edisi Terbaru Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 |
Detail
Dokumen |
44 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 |
Detail
Dokumen |
45 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Permendagri No. 99 Thn 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi & Kabupaten/ Kota |
Detail
Dokumen |
46 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Himpunan Abstraksi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2003 - 2009 |
Detail
Dokumen |
47 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas |
Detail
Dokumen |
48 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah |
Detail
Dokumen |
49 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 - 2035 |
Detail
Dokumen |
50 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas |
Detail
Dokumen |
51 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Permendagri No. 85 Thn 2014 Tentang Tata Cara Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati Dan Wakil Walikota |
Detail
Dokumen |
52 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan |
Detail
Dokumen |
53 |
Buku Hukum
Tahun 2015
Tentang Permendagri No. 99 Thn 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan DiLingkungan Pemerintah Provinsi & Kabupaten/ Kota |
Detail
Dokumen |
54 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ( Permendagri Nomor 84 Tahun 2014) |
Detail
Dokumen |
55 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ( Permendagri Nomor 84 Tahun 2014) |
Detail
Dokumen |
56 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Undang - Undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dilengkapi: Peraturan Pemerintah, Peraturan Menpan & Reformasi Birokrasi, Peraturan Badan Kepegawaian Negara |
Detail
Dokumen |
57 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang UU NOMOR 22 Tahun 2014, PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota & UU Nomor 23 Tahun 2014, PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah |
Detail
Dokumen |
58 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika |
Detail
Dokumen |
59 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Peraturan Perintah R.I No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa |
Detail
Dokumen |
60 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Undang-undang Jabatan Notaris (UURI No. 2 Tahun 2014 & UURI No. 30 Tahun 2004) |
Detail
Dokumen |
61 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang UU No. 22 Tahun 2014, PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota & UU No. 23 Tahun 2014, PERPPU No. 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
Detail
Dokumen |
62 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian |
Detail
Dokumen |
63 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa |
Detail
Dokumen |
64 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Materi Bimbingan Teknis Produk Hukum Desa |
Detail
Dokumen |
65 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Materi Bimbingan Teknis Produk Hukum Desa |
Detail
Dokumen |
66 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Materi Bimbingan Teknis Produk Hukum Desa |
Detail
Dokumen |
67 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan |
Detail
Dokumen |
68 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang UU MD3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD |
Detail
Dokumen |
69 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 ( Permendagri No. 60 Tahun 2013) Dan Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil ( PNS) ( PERKA BKN No. 3 Tahun 2013) |
Detail
Dokumen |
70 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 ( Permendagri No. 60 Tahun 2013) Dan Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil ( PNS) ( PERKA BKN No. 3 Tahun 2013) |
Detail
Dokumen |
71 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Dan Izin Penyelenggaraan Dan Aktreditasi Istitusi Perguruan Tinggi |
Detail
Dokumen |
72 |
Buku Hukum
Tahun 2014
Tentang Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Dan Izin Penyelenggaraan Dan Aktreditasi Istitusi Perguruan Tinggi |
Detail
Dokumen |
73 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Strategi Nasional Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Thn 2012- 2025 & Jangka Menengah Thn 2012-2014 (Perpres No. 55 Thn 2012) |
Detail
Dokumen |
74 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Sistem Peradilan Anak (Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Dan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional ( Perpres No. 33 Tahun 2012) |
Detail
Dokumen |
75 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan |
Detail
Dokumen |
76 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan |
Detail
Dokumen |
77 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Kompendium Hukum Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian |
Detail
Dokumen |
78 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Kompedium Hukum Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum |
Detail
Dokumen |
79 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah |
Detail
Dokumen |
80 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (PMK No. 33/PMK.06/2012) Dan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri No. 17 Tahun 2007) Dilengkapi : Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang DI pisahkan , Pedoman Pengelolaan Barang Daerah |
Detail
Dokumen |
81 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (PMK No. 33/PMK.06/2012) Dan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri No. 17 Tahun 2007) Dilengkapi : Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang DI pisahkan , Pedoman Pengelolaan Barang Daerah |
Detail
Dokumen |
82 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang 3 PP Tahun 2012 Tentang Perpajakan, Akuntan Publik & Retribusi |
Detail
Dokumen |
83 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Seri Himpunan Peraturan Pegawai Negeri Sipil Jilid 4 |
Detail
Dokumen |
84 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Seri Himpunan Peraturan Pegawai Negeri Sipil Jilid 5 |
Detail
Dokumen |
85 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Seri Himpunan Peraturan Pegawai Negeri Sipil Jilid 6 |
Detail
Dokumen |
86 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Pelayanan Publik (PP. No. 96 Tahun 2012) Dan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
87 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 (Permendagri No. 23 Tahun 2013) Dilengkapi : Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013. Undang - Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah |
Detail
Dokumen |
88 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Pedoman Penataan & Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ( Permendagri N0. 41 Thn 2012) |
Detail
Dokumen |
89 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Dan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah Dilengkapi : Peraturan Pemerintah Tentang Investasi Pemerintah, PERPRES No. 15 Thn 2012 ttg Rencana Umum Penanaman Modal |
Detail
Dokumen |
90 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Permendagri No. 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kemendagri Dan Pemda Dilengkapi : Undang - Undang Tentang Kearsipan,Peraturan Pelaksanaan Tentang Kearsipan , Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kemendagri |
Detail
Dokumen |
91 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang PP RI No. 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 25 Thn 1981 Tentang Asuransi Sosial PNS |
Detail
Dokumen |
92 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 (Permendagri No. 23 Tahun 2013) |
Detail
Dokumen |
93 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Pelayanan Publik ( PP No. 96 Tahun 2012 ) Dan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
94 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Seri Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia 2013 ( Bagian II) |
Detail
Dokumen |
95 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Seri Peraturan Perundang - Undangan Republ;ik Indonesia 2013 ( Bagian I) |
Detail
Dokumen |
96 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi |
Detail
Dokumen |
97 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan & Peralatan Operasional Satpol PP ( Permendagri No. 19 Thn 2013) & Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ( Permendagri No. 60 Thn 2012) |
Detail
Dokumen |
98 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Peraturan Pemerintah RI Tahun 2013 & 2012 Tentang K3, Jamsostek & Tenaga Kerja |
Detail
Dokumen |
99 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang Permendagri No. 22 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dilengkapi : PERPRES No. 17 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian |
Detail
Dokumen |
100 |
Buku Hukum
Tahun 2013
Tentang PP RI No. 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 25 THN 1981 Tentang Asuransi Sosial PNS |
Detail
Dokumen |
101 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Koalisi Perundangan Tentang Jaminan Sosial Undang - Undang Republik Indonesia NO. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional |
Detail
Dokumen |
102 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 (Permendagri No.47 Tahun 2011) |
Detail
Dokumen |
103 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin |
Detail
Dokumen |
104 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Permendagri 39/2012 & 32/2011 |
Detail
Dokumen |
105 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD ( Permendagri No. 32 Tahun 2011) |
Detail
Dokumen |
106 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sodial Yang Bersumber Dari APBD Permendagri 39/2012 & 32/2011 |
Detail
Dokumen |
107 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke dua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah |
Detail
Dokumen |
108 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Kebijakan Pengawasan DiLingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 ( Permendagri No. 47 Tahun 2011) |
Detail
Dokumen |
109 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang 3 (tiga) Undang-undang Pembangunan (Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Perumahan dan Kawasan Permukiman - Rumah Susun) |
Detail
Dokumen |
110 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin |
Detail
Dokumen |
111 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Tanggung Jawab Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup |
Detail
Dokumen |
112 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) DiLingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Dilengkapi : Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Kemendagri |
Detail
Dokumen |
113 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkugan Kemendagri |
Detail
Dokumen |
114 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum & Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial |
Detail
Dokumen |
115 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara |
Detail
Dokumen |
116 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (Perpres No. 50 Tahun 2011) |
Detail
Dokumen |
117 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Sistem Akuntansi Hibah Dan Pedoman Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah |
Detail
Dokumen |
118 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Sistem Akuntansi Hibah Dan Pedoman Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah |
Detail
Dokumen |
119 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian |
Detail
Dokumen |
120 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Detail
Dokumen |
121 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang : Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan |
Detail
Dokumen |
122 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Permendagri No. 20 Tahun 2012 |
Detail
Dokumen |
123 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( SMK3) dan Penyelenggaraan Program Jamsostek ( PP No. 53 Tahun 2012) |
Detail
Dokumen |
124 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ( PNS) |
Detail
Dokumen |
125 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga |
Detail
Dokumen |
126 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas |
Detail
Dokumen |
127 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaab Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan |
Detail
Dokumen |
128 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah |
Detail
Dokumen |
129 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah |
Detail
Dokumen |
130 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia |
Detail
Dokumen |
131 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga |
Detail
Dokumen |
132 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP NO. 23 Thn 2005 TTG Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
Detail
Dokumen |
133 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP NO. 23 Thn 2005 TTG Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
Detail
Dokumen |
134 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Dan Himpunan Peraturan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap |
Detail
Dokumen |
135 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Detail
Dokumen |
136 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Daerah ( Permendagri No. 33 Tahun 2011) |
Detail
Dokumen |
137 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Pedoman Kerja Sama Kemendagri & Pemda Dengan Ormas & Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesbangpol Dalam Negeri ( Permendagri No. 39 Tahun 2011) |
Detail
Dokumen |
138 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kependudukan ( PP No.41 Tahun 2011) |
Detail
Dokumen |
139 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Pedoman Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Permendagri No. 37 Tahun 2011, Permendagri No. 28 Tahun 2012 |
Detail
Dokumen |
140 |
Buku Hukum
Tahun 2012
Tentang Pedoman Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Permendagri No. 37 Tahun 2011, Permendagri No. 28 Tahun 2012 |
Detail
Dokumen |
141 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Beserta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan |
Detail
Dokumen |
142 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 1010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Beserta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah |
Detail
Dokumen |
143 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dilengkapi : UU RI No.14 Th. 2008 Ttg. Keterbukaan Informasi Publik UU RI No. 25 Th. 2009 Ttg. Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
144 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dilengkapi : UU RI No.14 Th. 2008 Ttg. Keterbukaan Informasi Publik UU RI No. 25 Th. 2009 Ttg. Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
145 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 2007 |
Detail
Dokumen |
146 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2011 Dilengkapi : Permendagri 40 & 47/ Thn 2010 |
Detail
Dokumen |
147 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Organisasi &B Tata Kerja Serta Tata Naskah Dinas Kementrian Dalam Negeri Permendagri 41 & 55 Tahun 2010 |
Detail
Dokumen |
148 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Organisasi &B Tata Kerja Serta Tata Naskah Dinas Kementrian Dalam Negeri Permendagri 41 & 55 Tahun 2010 |
Detail
Dokumen |
149 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 & 30 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan & Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidikan |
Detail
Dokumen |
150 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang |
Detail
Dokumen |
151 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang |
Detail
Dokumen |
152 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 |
Detail
Dokumen |
153 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 - 2014 |
Detail
Dokumen |
154 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan |
Detail
Dokumen |
155 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang |
Detail
Dokumen |
156 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik |
Detail
Dokumen |
157 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Empat Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, Cagar Budaya, Gerakan Pramuka, dan Hortikultura |
Detail
Dokumen |
158 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang 3 (Tiga) Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, Akuntan Publik, Keimigrasian |
Detail
Dokumen |
159 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik |
Detail
Dokumen |
160 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik |
Detail
Dokumen |
161 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia |
Detail
Dokumen |
162 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 |
Detail
Dokumen |
163 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 ( PMK Nomor 84/PMK.02/2011) & Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Dan Penelaah Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 ( Perdirjen Anggaran Nomor 3/AG/2011) |
Detail
Dokumen |
164 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik |
Detail
Dokumen |
165 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang |
Detail
Dokumen |
166 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Empat Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Keprotokolan UU RI No. 9 Th. 2010, Gagar Budaya UU RI No. 11 Th. 2010, Gerakan Pramuka UU RI No. 12 Th. 2010, Holtikultura UU RI No. 13 Th. 2010 |
Detail
Dokumen |
167 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Tahun 2011 |
Detail
Dokumen |
168 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Tahun 2011 |
Detail
Dokumen |
169 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan |
Detail
Dokumen |
170 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan |
Detail
Dokumen |
171 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan |
Detail
Dokumen |
172 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan |
Detail
Dokumen |
173 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD) Dilengkapi : Permendagri No. 53 Th. 2011 Tentang Pembentukan Hukum Daerah, Permendagri No. 36 Th. 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 16 Th. 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD, Surat Edaran Mendagri Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012, PP No. 30 Th. 2011 Tentang Pinjamam Daerah |
Detail
Dokumen |
174 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak - Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana |
Detail
Dokumen |
175 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak - Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana |
Detail
Dokumen |
176 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerinta Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan |
Detail
Dokumen |
177 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Th. 2006 TTG. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah |
Detail
Dokumen |
178 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Dilengkapi : Tarif Pemotongan Dan Pengenaan PPh Pasal 21 Yang Menjadi Beban APBN/APBD Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Daerah, Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Yang Menjadi Beban APBN Atau APBD |
Detail
Dokumen |
179 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Th. 2006 Ttg. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah |
Detail
Dokumen |
180 |
Buku Hukum
Tahun 2011
Tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Permendagri No. 34 Tahun 2011) Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
Detail
Dokumen |
181 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
Detail
Dokumen |
182 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Presiden R.I. No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
Detail
Dokumen |
183 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
Detail
Dokumen |
184 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Pengadaan Barang/Jasa Dilengkapi: Modul Pengawasan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan |
Detail
Dokumen |
185 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Pedoman Akreditasi Satuan Pendidikan Dan Program Pendidikan Non Formal BAN - PNF |
Detail
Dokumen |
186 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan & Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah |
Detail
Dokumen |
187 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemeliharaan Di Wilayah Provinsi (PP Nomor 19 Tahun 2010) |
Detail
Dokumen |
188 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemeliharaan Di Wilayah Provinsi (PP Nomor 19 Tahun 2010) |
Detail
Dokumen |
189 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan |
Detail
Dokumen |
190 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan Dilengkapi : UU RI No. 17 tH. 2008 Ttg. Pelayanan |
Detail
Dokumen |
191 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan Dilengkapi : UU RI No. 17 tH. 2008 Ttg. Pelayanan |
Detail
Dokumen |
192 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, Dan Pensiunan Tahun 2010 |
Detail
Dokumen |
193 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara |
Detail
Dokumen |
194 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang - UNdang Nomor 17 tAHUN 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan |
Detail
Dokumen |
195 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Tipikor |
Detail
Dokumen |
196 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang UU No. 37 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 9 Thn 1992 Tentang Keimigrasian |
Detail
Dokumen |
197 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Naskah Komprehensif Perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 |
Detail
Dokumen |
198 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Naskah Komprehensif Perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 |
Detail
Dokumen |
199 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Naskah Komprehensif Perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 |
Detail
Dokumen |
200 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Naskah Komprehensif Perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999- 2002 |
Detail
Dokumen |
201 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Naskah Komrehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 |
Detail
Dokumen |
202 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, Dan Pensiunan Tahun 2010 |
Detail
Dokumen |
203 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Naskah Komprehensif Perubahab Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama |
Detail
Dokumen |
204 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif |
Detail
Dokumen |
205 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Undang-undang Perpustakaan beserta Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya |
Detail
Dokumen |
206 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang UU No. 37 Tahun 2009 tentang Perubahan UU N0. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian |
Detail
Dokumen |
207 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku V - Pemilihan Umum) |
Detail
Dokumen |
208 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku II - Sendi-sendi/Fundamental Negara) |
Detail
Dokumen |
209 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peradilan Agama |
Detail
Dokumen |
210 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara |
Detail
Dokumen |
211 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar dilengkapi UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria |
Detail
Dokumen |
212 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Pedoman Akreditasi Satuan Pendidikan dan Program Pendidikan Non Formal BAN-PNF |
Detail
Dokumen |
213 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Ketransmigrasian (UU RI No. 29 Th. 2009) Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (UU RI No. 31 Th. 2009) Perfilman (UU RI No. 33 Th. 2009) |
Detail
Dokumen |
214 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ( PP RI No. 23 TH.2010) Pertambangan Mineral Dan Batubara ( UU RI No. 4 TH. 2009) Wilayah Pertambangan (PP RI No. 22 Th. 2010) |
Detail
Dokumen |
215 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Ketransmigrasian ( UU RI No. 29 Th. 2009) Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika ( UU RI No. 31 Th. 2009) Perfilman ( UU RI No. 33 Th. 2009) |
Detail
Dokumen |
216 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 |
Detail
Dokumen |
217 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Permendagri Nomor 11 & 12 Tahun 2010 Tentang Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Perkawinan |
Detail
Dokumen |
218 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah R.I Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dilengkapi : Proses Penyusun Standar Akuntansi Berbasis Akrual , Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual , Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual |
Detail
Dokumen |
219 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan PemerintH Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana |
Detail
Dokumen |
220 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Perbankan Syari'ah Dan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Dilengkapi : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syari'ah |
Detail
Dokumen |
221 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan |
Detail
Dokumen |
222 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan |
Detail
Dokumen |
223 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian |
Detail
Dokumen |
224 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian |
Detail
Dokumen |
225 |
Buku Hukum
Tahun 2010
Tentang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
Detail
Dokumen |
226 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang UNDANG-UNDANG DI BIDANG PERTAMBANGAN |
Detail
Dokumen |
227 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN |
Detail
Dokumen |
228 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang REFPRMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK |
Detail
Dokumen |
229 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
230 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
231 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang 50 Contoh Perjanjian (Kontrak) Jual Beli & Sewa Menyewa, Pinjam Meminjam,Kredit & Gadai |
Detail
Dokumen |
232 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Kumpulan Peraturan Tentang Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
233 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Detail
Dokumen |
234 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Hak - Hak Atas Tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan |
Detail
Dokumen |
235 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 - 2009 |
Detail
Dokumen |
236 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang 5 Undang - Undang Tahun 2009 Penerbangan, Mahkamah Agung, Badan Hukum Pendididkan , Kepariwisataan, Kesejahteraan Sosial |
Detail
Dokumen |
237 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Undang - Undang & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK) 2009 |
Detail
Dokumen |
238 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang 5 Undang-undang Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Mahkamah Agung, Badan Hukum Pendidikan, Kepariwisataan, dan Kesejahteraan Sosial |
Detail
Dokumen |
239 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dilengkapi Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik |
Detail
Dokumen |
240 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dilengkapi Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
Detail
Dokumen |
241 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang 4 (Empat) Undang-undang Bidang Hukum dan Sosial Budaya (Narkotika, Psikotropika, Kesehatan, Rumah Sakit) |
Detail
Dokumen |
242 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Permendagri No. 62 Tahun 2008) |
Detail
Dokumen |
243 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilengkapi Rambu-rambu Lalu Lintas Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 |
Detail
Dokumen |
244 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU RI No. 32 Tahun 2009) dilengkapi PP RI No. 3 Th. 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Th. 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan |
Detail
Dokumen |
245 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Kata - Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum |
Detail
Dokumen |
246 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan ( UU RI No. 20 Th. 2009) & Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU RI No. 24 Th. 2009) |
Detail
Dokumen |
247 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan ( UU RI No. 20 Th. 2009) & Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU RI No. 24 Th. 2009) |
Detail
Dokumen |
248 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan ( UU RI No. 20 Th. 2009) & Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU RI No. 24 Th. 2009) |
Detail
Dokumen |
249 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan Januari' 09 - Juni '09 |
Detail
Dokumen |
250 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang 5 Undang - Undang Tahun 2009 Penerbangan, Mahkamah Agung, Badan Hukum Pendidikan, Kepariwisataan, Kesejahteraan Sosial |
Detail
Dokumen |
251 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Pedoman Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme memuat Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi |
Detail
Dokumen |
252 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dilengkapi UURI No. 14 Tahun 2005 |
Detail
Dokumen |
253 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum beserta Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum |
Detail
Dokumen |
254 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Kitab Undang - Undang Agraria Dan Pertanahan Pokok- Pokok Agraria, Hak- Hak Atas Tanah Dan Kepemilikan , Pendaftaran Tanah |
Detail
Dokumen |
255 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Undang - Undang RI Nomor 9 Tentang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009 Dilengkapi : Permendiknas Ttg. Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka Dan Menutup Progam Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan, |
Detail
Dokumen |
256 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Undang - Undang RI Nomor 9 Tentang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009 Dilengkapi : Permendiknas Ttg. Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka Dan Menutup Progam Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan, |
Detail
Dokumen |
257 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan Dilengkapi : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan |
Detail
Dokumen |
258 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Dilengkapi : Standar Biaya Umum T.A. 2009 |
Detail
Dokumen |
259 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang 4 Undang - Undang Bidang Hukum Dan Sosial Budaya Narkotika, Psikotropika, Kesehatan, Rumah Sakit. Dilengkapi : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian |
Detail
Dokumen |
260 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Undang - undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Dilengkapi : UURI No. 14 Th. 1985 ttg Mahkamah Agung, UURI No. 5 Th. 2004 ttg Perubahan Pertama Atas UU No. 14 Th. 1985 ttg Mahkamah Agung, UURI No. 4 Th. 2004 ttg Kekuasan Kehakiman |
Detail
Dokumen |
261 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No. 41 Th. 2009) Dilengkapi :PP RI No. 6 Th. 2007 ttg Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan |
Detail
Dokumen |
262 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU RI No. 32 Th. 2009) |
Detail
Dokumen |
263 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU RI No. 32 Th. 2009) |
Detail
Dokumen |
264 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 |
Detail
Dokumen |
265 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009 |
Detail
Dokumen |
266 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Cukai Dilengkapi: Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Taya Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kenai Cukai, 22 Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2008-2009 Tentang Cukai |
Detail
Dokumen |
267 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia Bank Perkreditan Rakyat ( BPR) |
Detail
Dokumen |
268 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen Dilengkapi: UURI No. 14 TH 2005 Tentang Guru Dan Dosen PPRI No. 74 TH.2008 Tentang Guru |
Detail
Dokumen |
269 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Himpunan Peraturan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalma Negeri ( P3DN) |
Detail
Dokumen |
270 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen Dilengkapi : UURI No. 14 TH. 2005 Tentang Guru Dan Dosen PPRI No. 74 TH. 2008 Tentang Guru |
Detail
Dokumen |
271 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.02/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 & Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010 (PER MEN KEU NO. 108/PMK.02/2009) |
Detail
Dokumen |
272 |
Buku Hukum
Tahun 2009
Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara (Per Men Keu No. 109/PMK.06/2009) & Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( Per Men Keu No. 102/PMK.05/2009) |
Detail
Dokumen |
273 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme |
Detail
Dokumen |
274 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Naskah Akademik Tentang Pembentukan Dan Penghapusan Daerah |
Detail
Dokumen |
275 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41, 43, 45 Tahun 2007 Tentang : Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Atas PP No. 48/05 TTG Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan Dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil |
Detail
Dokumen |
276 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 Berisikan : PPRI NO.65 TH 2008 Ttg Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah NO.32 Th 1979 Ttg Pemberhentian Pegawai Sipil |
Detail
Dokumen |
277 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 Berisikan : PPRI NO.65 TH 2008 Ttg Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah NO.32 Th 1979 Ttg Pemberhentian Pegawai Sipil |
Detail
Dokumen |
278 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UURI NO. 14 TH 2008) |
Detail
Dokumen |
279 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UURI NO. 14 TH 2008) |
Detail
Dokumen |
280 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UURI NO. 14 TH 2008) |
Detail
Dokumen |
281 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme |
Detail
Dokumen |
282 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi Dan Hubungannya Dengan Transparansi Anggaran Pada Instansi Pemeritah |
Detail
Dokumen |
283 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia |
Detail
Dokumen |
284 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Pilihan Peraturan Di Bidang Pertahanan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksananan Pem,bangunan Untuk Kepentingan Umum Beserta Petunjuk Teknis Tahun 2008 |
Detail
Dokumen |
285 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Pilihan Peraturan Di Bidang Pertahanan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksananan Pem,bangunan Untuk Kepentingan Umum Beserta Petunjuk Teknis Tahun 2008 |
Detail
Dokumen |
286 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Katalog Peraturan Pemerintah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejak Tahun 1945 S.D. 2008 Dengan Status/ Aspek Legalitas |
Detail
Dokumen |
287 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa |
Detail
Dokumen |
288 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Katalog Peraturan Presiden, Keputusan Presiden Dan Instruksi Presiden Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejak Tahun 1946 S.D 2008 Dengan Status/ Aspek Legalitas |
Detail
Dokumen |
289 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Katalog Peraturan Presiden, Keputusan Presiden Dan Instruksi Presiden Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejak Tahun 1946 S.D 2008 Dengan Status/ Aspek Legalitas |
Detail
Dokumen |
290 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 |
Detail
Dokumen |
291 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah |
Detail
Dokumen |
292 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Tesaurus Bidang Hukum |
Detail
Dokumen |
293 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dilengkapi: Undang - Undang Perfilman, Pers, Perlindungan Anak, Penyiaran |
Detail
Dokumen |
294 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mirko, Kecil, Dan Menengah & Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah |
Detail
Dokumen |
295 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dilengkapi Undang-undang Tentang Partai Politik |
Detail
Dokumen |
296 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Katalog Undang-undang Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejak Tahun 1945 S.D. 2008 Dengan Status/Aspek Legalitas |
Detail
Dokumen |
297 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Undang - Undang Merek Trademarks Law Undang - Undang Hak Cipta Copyright Law |
Detail
Dokumen |
298 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang 7 (Tujuh) Undang-undang Tahun 2008 (Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Peggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia - Informasi dan Transaksi Elektronik - Penyelenggaraan Ibadah Haji - Keterbukaan informasi Publik - Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana - Pengelolaan Sampah - Surat Berharga Syariah Negara) |
Detail
Dokumen |
299 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Hukum Perusahaan Indonesia Catatan atas UU Perseroan Terbatas |
Detail
Dokumen |
300 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Undang-undang di Bidang Perhubungan Tahun 2008 (Perkeretaapian, Pelayaran) dilengkapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 |
Detail
Dokumen |
301 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Rekonsiliasi dalam Penanganan Kasus - kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu |
Detail
Dokumen |
302 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat Tahun 2008 dilengkapi Perencanaan Pembangunan Desa |
Detail
Dokumen |
303 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2008 |
Detail
Dokumen |
304 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - Undang Yayasan Tahun 2008, Berisikan : PPRI No. 63 Th 2008, UURI No.16 Th. 2001 UURI No. 28 Th 2004 TTG Perubahan Pertama |
Detail
Dokumen |
305 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Kebijakan dan Implementasi Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional |
Detail
Dokumen |
306 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Hukum Investasi Asing Indonesia |
Detail
Dokumen |
307 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara & Ombudsman Republik Indonesia ( UU Nomor 37 Tahun 2008) |
Detail
Dokumen |
308 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia |
Detail
Dokumen |
309 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Privatisasi |
Detail
Dokumen |
310 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Manajemen Puskesmas (Kebijakan dan Strategi) |
Detail
Dokumen |
311 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Detail
Dokumen |
312 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Strategis |
Detail
Dokumen |
313 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 17/ PUU-VI/2008 Perihal : Pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Detail
Dokumen |
314 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah |
Detail
Dokumen |
315 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara & Ombudsman Republik Indonesia (UU Nomor 37 Tahun 2008) |
Detail
Dokumen |
316 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara |
Detail
Dokumen |
317 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata ( KUHP, KUHAP, & KUHP d t ) Dilengkapi : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara |
Detail
Dokumen |
318 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Undang - Undang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
Detail
Dokumen |
319 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009 |
Detail
Dokumen |
320 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantu Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2008) Tahapan, Tata Cara Penyesuaian, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( PP Nomor 8 Tahun 2008) |
Detail
Dokumen |
321 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Dilengkapi : Petunjuk Pencairan Dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku dan Bantuan Khusus Muris (BKM) |
Detail
Dokumen |
322 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009 Dilengkapi : Pedoman Pemeriksaan , Pengawasan Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah |
Detail
Dokumen |
323 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Peraturan Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, Dan Pensiunan Tahun 2008 |
Detail
Dokumen |
324 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipi; Tahun 2008 Berisikan : PPRI No.65 TH 2008 TTG Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 TH 1979 ttg Pemberhentian Pegawai Sipil , PPRI No.32 TH 1979 TTG Pemberhentian Pegawai Negreri Sipil |
Detail
Dokumen |
325 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ( PP RI Nomor 38 Th. 2008) Dilengkapi : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah |
Detail
Dokumen |
326 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Yayasan |
Detail
Dokumen |
327 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilengkapi : Pengaruh Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan Atau Dana Bagi Hasil Dalam Kaitanya Dengan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat |
Detail
Dokumen |
328 |
Buku Hukum
Tahun 2008
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
Detail
Dokumen |
329 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Himpunan Peraturan Kepegawaian Tahun 2005 - 2007 Edisi Lengkap Buku I Dilengkapi : -Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya -Peraturan Gaji Baru Pegawai Negeri Sipil |
Detail
Dokumen |
330 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Himpunan Peraturan Kepegawaian Tahun 2005 - 2007 Edisi Lengkap Buku II Dilengkapi : - Pedoman Pelaksanaan Calon PNS - PNS Yang Menduduki Jabatan Rangkap |
Detail
Dokumen |
331 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provisi, Dan Pemerintah Dearah Kabupaten/ Kota (PP.Nomor 38 Tahun 2007) |
Detail
Dokumen |
332 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Peratutan Kepegawaian Tahun 2007 Termasuk : Kerja Lembur Dan Pemberi Uang Lembur, Pemberian Uang Makan |
Detail
Dokumen |
333 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Pedoman Peraturan Perundang - Undangan Notaris Dilengkapi: Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Notaris |
Detail
Dokumen |
334 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Pedoman Peraturan Perundang - Undangan Notaris Dilengkapi: Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Notaris |
Detail
Dokumen |
335 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
Detail
Dokumen |
336 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Klasifikasi Desimal Universal (Universal Decimal Classification ) Dan Indeks Relatif |
Detail
Dokumen |
337 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 |
Detail
Dokumen |
338 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Jasa Edisi lengkap 2007 |
Detail
Dokumen |
339 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Jasa Edisi lengkap 2007 |
Detail
Dokumen |
340 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Jasa Edisi lengkap 2007 |
Detail
Dokumen |
341 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah 2006 Dilengkapi : UU Perusahaan Daerah |
Detail
Dokumen |
342 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Detail
Dokumen |
343 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dilengkapi Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2007 |
Detail
Dokumen |
344 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dilengkapi : Peraturan Mentari Negara Lingkungan Hidup Tahun 2006 |
Detail
Dokumen |
345 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Dasar Hukum & Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Undang-undang Rumah Susun |
Detail
Dokumen |
346 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia |
Detail
Dokumen |
347 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Negara, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerahh, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (PP No. 3 Th. 2007) & PP No. 8 Th. 2007 tentang Investasi Pemerintah dilengkapi Peraturan Presiden No. 104 Th. 2006 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007 |
Detail
Dokumen |
348 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan |
Detail
Dokumen |
349 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dilengkapi: Undang - Undang Dokumen Perusahaan |
Detail
Dokumen |
350 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Wakaf & Kewarganegaraan Republik Indonesia Dilengkapi : Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan |
Detail
Dokumen |
351 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. 05/ 2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Peratyran Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 Tentang Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/ PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil |
Detail
Dokumen |
352 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 /PMK.05/2007 Tentang Kerja Lembur Dan Pemberin Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/ PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil |
Detail
Dokumen |
353 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Dilengkapi: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah |
Detail
Dokumen |
354 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Dilengkapi : Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah, Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri |
Detail
Dokumen |
355 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/ PMK.05/ 2007 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan Dan Pelaksanaan Dafrar Isian Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 |
Detail
Dokumen |
356 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Perpres No.67 Tahun 2006 Tentang Lembaga Ketahanan Nasional (lemhanas) |
Detail
Dokumen |
357 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah Dilengkapi : PER. Presiden RI. No. 18 Th. 2007: Rencana Kerja Pemerintah Th. 2008 Peraturan Menteri Keuangan |
Detail
Dokumen |
358 |
Buku Hukum
Tahun 2007
Tentang Perpres No. 67 Tahun 2006 Tentang Lembaga Ketahanan Nasional ( LEMHANAS) |
Detail
Dokumen |
359 |
Buku Hukum
No. 1
Tahun 2006
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah |
Detail
Dokumen |
360 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Peraturan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP. Nomor 39 Tahun 2006) & Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( PP. Nomor 40 Tahun 2006) Di Lengkapi : Undamng - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Ssistem Perencanaan Pembangunan Nasional |
Detail
Dokumen |
361 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Petunjuk Pelaksanaaan Peraturan Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa & Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa meliputi a.l : Pedoman Administrasi Desa Dilengkapi : Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal |
Detail
Dokumen |
362 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda BuktiHak Atas Tanah |
Detail
Dokumen |
363 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap UUD 1945 |
Detail
Dokumen |
364 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Putusan Nomor 015/ PUU- III/2005 Pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap UUD 1945 |
Detail
Dokumen |
365 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifakat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah |
Detail
Dokumen |
366 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa & Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Pemwrintah Desa |
Detail
Dokumen |
367 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia |
Detail
Dokumen |
368 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan |
Detail
Dokumen |
369 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Katalog Induk Daerah Jawa Tengah 2005 |
Detail
Dokumen |
370 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Undang - Undang Penyiaran Beserta 7 ( Tujuh) Peraturan Pelaksanaan |
Detail
Dokumen |
371 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Panduan Pemasyarakatan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Psal, dan Ayat |
Detail
Dokumen |
372 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Peraturan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2005 |
Detail
Dokumen |
373 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Undang - Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU RI No. 1 Th. 2006) Dilengkapi dengan : UU RI No. 1 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ( Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia On Mutual Assistance in Criminal Matters) |
Detail
Dokumen |
374 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK., 02/ 2006 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 Dilengkapi : Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan |
Detail
Dokumen |
375 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa Kelurahan Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah |
Detail
Dokumen |
376 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD tAHUN 2007 Dilengkapi : Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daerah. |
Detail
Dokumen |
377 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Nomor 28 Tahun 2006 Pembrentukan , Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Nomor 28 Tahun 2006 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Nomor 29 Tahun 2006 Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Nomor 30 Tahun 2006 Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa, Nomor 31 Tahun 2006 Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan, Nomor 32 Tahun 2006 Pedoman Administrasi Desa |
Detail
Dokumen |
378 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 |
Detail
Dokumen |
379 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dan Bantuan Operasional Sekolah Buku ( Bos Buku) Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Dilengkapi : Program Peningkatan Dan Pengembangan Pendidikan Daerah |
Detail
Dokumen |
380 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa, Kelurahan Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
Detail
Dokumen |
381 |
Buku Hukum
Tahun 2006
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dilengkapi : Perjalanan Dinas, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD |
Detail
Dokumen |
382 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Peraturan Pemerintah R.I. Tentang Pegawai Negeri Sipil |
Detail
Dokumen |
383 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 |
Detail
Dokumen |
384 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 |
Detail
Dokumen |
385 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Serial Manajemen Kepegawaian Negara Pedoman Manajemen Pegawai Negeri Sipil Grup A ( Pembina Karir) |
Detail
Dokumen |
386 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah Dan Pinjaman Daerah |
Detail
Dokumen |
387 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah |
Detail
Dokumen |
388 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Keuangan Negara Rencana Kerja Pemerintah, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga |
Detail
Dokumen |
389 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 - UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) |
Detail
Dokumen |
390 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Kamus Anatomi |
Detail
Dokumen |
391 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Penganggaran Sektor Publik Pedoman Praktis Penyusunaan, Pelaksanaan, Dn Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja) |
Detail
Dokumen |
392 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Tindak Pidana Mengenai Kesopanan |
Detail
Dokumen |
393 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dilengkapi : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan |
Detail
Dokumen |
394 |
Buku Hukum
Tahun 2005
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
Detail
Dokumen |
395 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Himpunan Tindak Lanjut Peraturan Kepegawaian Tahun 2004 Meliputi a.l : Pemberian Kenaikan Pangkat, Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya, Tata Cara Permintaan, Pemberian Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional |
Detail
Dokumen |
396 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah |
Detail
Dokumen |
397 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Formasi PNS, Pengadaan PNS, Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan PNS, Dalam Jabatan Struktural, Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan PNS |
Detail
Dokumen |
398 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Pedoman Pengawasan Melekat |
Detail
Dokumen |
399 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Undang - Undang RI No. 32 Th 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang - Undang RI No. 33 Th 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Sebagai Pengganti atas UU RI No. 22 & 25 Th 1999) |
Detail
Dokumen |
400 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Himpunan Undang - Undang Republik Indonesia |
Detail
Dokumen |
401 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dilengkapi dengan Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan |
Detail
Dokumen |
402 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Undang - Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Dilengkapi : Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Anggaran Reboisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) |
Detail
Dokumen |
403 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dilengkapi Peraturan Perbankan Tahun 2004 |
Detail
Dokumen |
404 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Detail
Dokumen |
405 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Produk Hukum |
Detail
Dokumen |
406 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Masalah Perdagangan Anak dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi TOC |
Detail
Dokumen |
407 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah dilengkapi Modul Sistem Akuntansi Aset Tetap |
Detail
Dokumen |
408 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman & Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung |
Detail
Dokumen |
409 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Money Politics dalam Pemilu |
Detail
Dokumen |
410 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia |
Detail
Dokumen |
411 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Undang - Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dilengkapi : Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 |
Detail
Dokumen |
412 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang 4 Undang - Undang Sumber Daya Air, Panas Bumi, Minyak Dan Gas Bumi, Penataan Ruang Dilengkapi : PERPPU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Tentang Kehutanan |
Detail
Dokumen |
413 |
Buku Hukum
Tahun 2004
Tentang Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2004 Berisikan a.l : Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ( Kep. Men. Dagri No. 152 Tahun 2004) Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan, Pedoman Organisasi Kecamatan, Pedoman Organisasi Kelurahan |
Detail
Dokumen |
414 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Peraturan / Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I |
Detail
Dokumen |
415 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2002 Meliputi : Undang - Undang, Peraturan Pemerintah |
Detail
Dokumen |
416 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang PERATURAN Pemerintah RI NO. 8 & NO. 9 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah & Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil Dilengkapi KEP. MENDAGRI NO. 29 Tahun 2002 |
Detail
Dokumen |
417 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pemeriksaan Khusus Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Gubernur Dilengkapi : Keputusan Bersama Menpan Dan Mendagri Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I No. 8 Dan N0. 9 Tahun 2003 |
Detail
Dokumen |
418 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara |
Detail
Dokumen |
419 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Himpuana Peraturan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dilengkapi Pembagian Hasil Penerimaan PPh 21 Pasal Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
Detail
Dokumen |
420 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Menteri Dalam Negeri ) |
Detail
Dokumen |
421 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Undang - Undang R.I Nomor 22 & 23 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden |
Detail
Dokumen |
422 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Dagang Dan Undang - Undang Kepailitan |
Detail
Dokumen |
423 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil |
Detail
Dokumen |
424 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Himpunan Peraturan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah |
Detail
Dokumen |
425 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dilengkapi Undang-undang Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. |
Detail
Dokumen |
426 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 2003 |
Detail
Dokumen |
427 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden |
Detail
Dokumen |
428 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dilengkapi Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jasa Konstruksi |
Detail
Dokumen |
429 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dilengkapi Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah |
Detail
Dokumen |
430 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik |
Detail
Dokumen |
431 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dilengkapi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. |
Detail
Dokumen |
432 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pejabat Negara dalam Harta Kekayaan |
Detail
Dokumen |
433 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran |
Detail
Dokumen |
434 |
Buku Hukum
Tahun 2003
Tentang Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan penggunaan Kawasan Hutan |
Detail
Dokumen |
435 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2001 Meliputi al : - Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah - Bentuk Produk -Produk Hukum Daerah - Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah - Lembaran Daerah Dan Berita Daerah |
Detail
Dokumen |
436 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I Tentang Kepegawaian (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara) |
Detail
Dokumen |
437 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2002 Dilengkapi: - Undang - undang - Peraturan Pemerintah - Keputusan Presiden |
Detail
Dokumen |
438 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Peraturan Kepegawaian Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11,12 Dan 13 Tahun 2002, Petunjuk perjalanan Dinas Luar Negeri Para Pejabat/ Pegawai Di Daerah |
Detail
Dokumen |
439 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Dan Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural |
Detail
Dokumen |
440 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2002 Berisikan : Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghidungan PBB, Bea Perolehan Bangunan Waris Hibah Wasiat |
Detail
Dokumen |
441 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2002 Berisikan : Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghidungan PBB, Bea Perolehan Bangunan Waris Hibah Wasiat |
Detail
Dokumen |
442 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2002 |
Detail
Dokumen |
443 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2002 Berisikan : Nilai jual Kena Pajak Untuk Penghitungan PBB, Bea Perolehan , Bangunan, Waris, Hibah Wasiat |
Detail
Dokumen |
444 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2002 Seri A Nomor 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2002 |
Detail
Dokumen |
445 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Dasar-dasar Perpajakan bagi Bendaharawan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran/Pelaporan PPh, PPN dan PPn.BM, Bea Materai, BPHTB |
Detail
Dokumen |
446 |
Buku Hukum
Tahun 2002
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - Undang Perlindungan Konsumen Dilengkapi : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen |
Detail
Dokumen |
447 |
Buku Hukum
Tahun 2001
Tentang Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2001 Dilengkapi: - Pembagian Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
Detail
Dokumen |
448 |
Buku Hukum
Tahun 2001
Tentang Strategi Pemeriksaan Pada Lembaga Negara, Pemerintah Dan BUMN/BUMD |
Detail
Dokumen |
449 |
Buku Hukum
Tahun 2001
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 104,105,106,107 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawabab Keuangan Daerah, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah |
Detail
Dokumen |
450 |
Buku Hukum
Tahun 2000
Tentang Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Data Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota |
Detail
Dokumen |
451 |
Buku Hukum
Tahun 2000
Tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 47, 48 dAN 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota Dilengkapi : Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah |
Detail
Dokumen |
452 |
Buku Hukum
Tahun 2000
Tentang Himpunan Peraturan Kepegawaian Tahun 2000 |
Detail
Dokumen |
453 |
Buku Hukum
Tahun 2000
Tentang Ketetapan - Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2000 Dilengkapi dengan Tugas - Tugas Wakil Presiden (kPEPPRES nO. 121 Th. 2000 Dn Susunan Lengkap Anggota Kabinet Gotong Royong 2001 - 2004 |
Detail
Dokumen |
454 |
Buku Hukum
Tahun 2000
Tentang Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2000 Berisikan : UU No. 20/ 2000 tentang perubahan atas UU No. 21/97 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan |
Detail
Dokumen |
455 |
Buku Hukum
Tahun 2000
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah |
Detail
Dokumen |
456 |
Buku Hukum
Tahun 2000
Tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preverensinya) dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pembahasan |
Detail
Dokumen |
457 |
Buku Hukum
Tahun 2000
Tentang Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 21/1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan |
Detail
Dokumen |
458 |
Buku Hukum
Tahun 2000
Tentang UUD 1945 Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000 dilengkapi Dengan Materi Rancangan Perubahan UUD 1945 Hasil Badan Pekerja MPR RI Tahun 1999-2000 |
Detail
Dokumen |
459 |
Buku Hukum
Tahun 1999/2000
Tentang Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo |
Detail
Dokumen |
460 |
Buku Hukum
Tahun 1999
Tentang Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia |
Detail
Dokumen |
461 |
Buku Hukum
Tahun 1999
Tentang 3 (Tiga) Undang-undang 1999 (Partai Politik, Pemilihan Umum, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD) |
Detail
Dokumen |
462 |
Buku Hukum
Tahun 1999
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan |
Detail
Dokumen |
463 |
Buku Hukum
Tahun 1999
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dilengkapi dengan : UU RI No. 5 Tahun 1998, UU RI No. 9 Tahun 1998, UU RI No. 12 Tahun 2006, UU RI No. 14n Tahun 2008, UU RI No. 40 Tahun 2008 |
Detail
Dokumen |
464 |
Buku Hukum
Tahun 1998
Tentang Himpunan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
Detail
Dokumen |
465 |
Buku Hukum
Tahun 1997
Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia |
Detail
Dokumen |
466 |
Buku Hukum
Tahun 1997
Tentang Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika |
Detail
Dokumen |
467 |
Buku Hukum
Tahun 1997
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah |
Detail
Dokumen |
468 |
Buku Hukum
Tahun 1996
Tentang Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan |
Detail
Dokumen |
469 |
Buku Hukum
Tahun 1996
Tentang Kamus Istilah Pertanian |
Detail
Dokumen |
470 |
Buku Hukum
Tahun 1996
Tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai |
Detail
Dokumen |
471 |
Buku Hukum
Tahun 1995
Tentang Pornografi Dalam Media Massa |
Detail
Dokumen |
472 |
Buku Hukum
Tahun 1995
Tentang Undang - Undangan Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Detail
Dokumen |
473 |
Buku Hukum
Tahun 1995
Tentang Pornografi |
Detail
Dokumen |
474 |
Buku Hukum
Tahun 1995
Tentang Himpunan Draft Akta Notaris & Contoh Surat - Surat Perjanjian 1 |
Detail
Dokumen |
475 |
Buku Hukum
Tahun 1995
Tentang Himpunan Draft Akta Notaris & Contoh Surat - Surat Perjanjian 2 |
Detail
Dokumen |
476 |
Buku Hukum
Tahun 1993
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 1992, PP No. 41 Th. 1992 Angkutan Jalan PP No. 42 Th. 1993 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor DiJalan PP No. 43 Th. 1993 Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan PP No. 44 Th. 1993 Kendaraan Dan Pengemudi |
Detail
Dokumen |
477 |
Buku Hukum
Tahun 1993
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Lalu Li tas Dan Angkutan Jalan 1992 PP No. 41 Th. 1993 Angkutan Jalan PP No. 42 Th. 1993 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor DiJalan, PP No. 43 Th. 1993 Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan PP No. 44 Th. 1993 Kendaraan Dan Pengemudi |
Detail
Dokumen |
478 |
Buku Hukum
Tahun 1992
Tentang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan |
Detail
Dokumen |
479 |
Buku Hukum
Tahun 1990
Tentang Koordinasi Sistem Pemerintah Daerah |
Detail
Dokumen |
480 |
Buku Hukum
Tahun 1990
Tentang Sosiologi Kekuasaan |
Detail
Dokumen |
481 |
Buku Hukum
Tahun 1989
Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama |
Detail
Dokumen |
482 |
Buku Hukum
Tahun 1988
Tentang Manual Unit Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum ( Modul I, II,III,IV, dan V) |
Detail
Dokumen |
483 |
Buku Hukum
Tahun 1988
Tentang Kumpulan Bahan-bahan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara |
Detail
Dokumen |
484 |
Buku Hukum
Tahun 1985
Tentang Himpunan Produk-Produk Hukum dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Tahun 1980 |
Detail
Dokumen |
485 |
Buku Hukum
Tahun 1984
Tentang Kejahatan - Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (open bare orde) |
Detail
Dokumen |
486 |
Buku Hukum
Tahun 1984
Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Bidang Kesehatan 1984/85 - 1988/89 |
Detail
Dokumen |
487 |
Buku Hukum
Tahun 1984
Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Bidang Kesehatan 1984/85 - 1988/89 |
Detail
Dokumen |
488 |
Buku Hukum
Tahun 1983
Tentang Pengawasan Melekat Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Nasional Dan Disiplin Nasional Inpres No. 2/1988 |
Detail
Dokumen |
489 |
Buku Hukum
Tahun 1981
Tentang Himpunan Nomenklatur Bidang Kesehatan |
Detail
Dokumen |
490 |
Buku Hukum
Tahun 1980
Tentang Pemikiran Mahasiswa dan Intelektual Menghadapi Ledakan Penduduk |
Detail
Dokumen |
491 |
Buku Hukum
Tahun 1977
Tentang Menuju Negara Hukum |
Detail
Dokumen |
492 |
Buku Hukum
Tahun 1977
Tentang Menuju Negara Hukum |
Detail
Dokumen |
493 |
Buku Hukum
Tahun 1977
Tentang Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris |
Detail
Dokumen |
494 |
Buku Hukum
Tahun 1975
Tentang Himpunan Peraturan Peraturan Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Pusat Kepada Daerah |
Detail
Dokumen |
495 |
Buku Hukum
Tahun 1968
Tentang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Seminar Hukum Nasional Ke- - II Tahun 1968 Djilid III Menegakkan Suatu KeKuasaan Kehakiman Jang Bebas |
Detail
Dokumen |
496 |
Buku Hukum
Tahun 1968
Tentang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Seminar Hukum Nasional Ke - II Tahun 1968 Djilid IV |
Detail
Dokumen |
497 |
Buku Hukum
Tahun 1957
Tentang Suara Daerah Kota Swatantra |
Detail
Dokumen |
498 |
Buku Hukum
Tahun 1938
Tentang VERORDENINGEN REGENTSCHAP PEKALONGAN (Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan) Tahun 1938 |
Detail
Dokumen |
499 |
Buku Hukum
Tahun -
Tentang Tajuk Subyek Bidang Hukum |
Detail
Dokumen |
500 |
Buku Hukum
Tahun -
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah |
Detail
Dokumen |
501 |
Buku Hukum
Tahun -
Tentang Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 38 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar |
Detail
Dokumen |
502 |
Buku Hukum
Tahun -
Tentang Himpunan Peratura-peraturan dan Perundang-undangan |
Detail
Dokumen |
503 |
Buku Hukum
Tahun -
Tentang Tajuk Subyek Bidang Hukum |
Detail
Dokumen |
504 |
Buku Hukum
Tahun -
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan |
Detail
Dokumen |
505 |
Buku Hukum
Tahun -
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan , Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah |
Detail
Dokumen |
506 |
Buku Hukum
Tahun -
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan , Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah |
Detail
Dokumen |
507 |
Buku Hukum
Tahun -
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
Detail
Dokumen |