Tipe Dokumen:
																
																Peraturan Perundang-Undangan
															
																	Judul:
																
																
																	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Reklame
																
															
																	T.E.U:
																
																Pekalongan (Kabupaten)
															
																	Nomor Peraturan:
																
																1
															
																	Jenis Peraturan:
																
																Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
															
																	Singkatan:
																
																PERDA
															
																	Tempat Terbit:
																
																Kabupaten Pekalongan
															
																	Tgl. Penetapan:
																
																18/07/2025
															
																	Tgl. Pengundangan:
																
																18/07/2025
															
																	Sumber:
																
																LD Kab. Pekalongan Tahun 2025 No. 1, TLD Kab. Pekalongan No. 127, 25 hlm
															
																	Subjek:
																
																REKLAME - PENYELENGGARAAN
															
																	Status:
																
																Berlaku. Mencabut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
															
																	Bahasa:
																
																Bahasa Indonesia
															
																	Lokasi:
																
																Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan
															
																	Bidang Hukum:
																
																Hukum Dagang
															
																	Lampiran:
																
																Fileteks dan abstrak, dalam bentuk pdf
															
																	Pemrakarsa:
																
																INISIATIF DPRD KABUPATEN PEKALONGAN
															
																	Penandatangan:
																
																Fadia Arafiq
															
																	Pengarang:
																
																Bagian Hukum - Legislatif
															
																	Views:
																
																297
															