| No. | Nama Dokumen | |
|---|---|---|
| 1 |
Buku Hukum No. 2
Tahun 2022
Tentang Jurnal Konstitusi tentang Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang |
Detail
Dokumen |
| 2 |
Buku Hukum No.
Tahun 2021
Tentang Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang |
Detail
Dokumen |
| 3 |
Buku Hukum No.
Tahun 2021
Tentang Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang |
Detail
Dokumen |
| 4 |
Buku Hukum No. 0
Tahun 2020
Tentang Sistem Hukum Indonesia (Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Dalam Peradilan Negara) |
Detail
Dokumen |
| 5 |
Buku Hukum No.
Tahun 2020
Tentang Himpunan Peraturan Bupati Terkait Penanganan Corona Virus Disease (Covid 2019) Di Kabupaten Blora |
Detail
Dokumen |
| 6 |
Buku Hukum No.
Tahun 2019
Tentang Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 |
Detail
Dokumen |
| 7 |
Buku Hukum No.
Tahun 2018
Tentang Kabupaten Pekalongan2018 Pekalongan Regency In Figures |
Detail
Dokumen |
| 8 |
Buku Hukum No.
Tahun 2015
Tentang TATA CARA PENGALOKASIAN,PENYALURAN,PENGGUNAAN,PEMANTAUAN,DAN EVALUASI DANA DESA |
Detail
Dokumen |
| 9 |
Buku Hukum No.
Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2016 |
Detail
Dokumen |
| 10 |
Buku Hukum No.
Tahun 2015
Tentang SISTEM REKRUTMEN DAN PENGANGKATAN HAKIM ANUNG DAN HAKIM KONSTITUSI DALAM KONSEPSI NEGARA HUKUM |
Detail
Dokumen |
| 11 |
Buku Hukum No.
Tahun 2015
Tentang Sistem Rekrutmen Dan Pengangkatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Dalam Konsepsi Negara Hukum |
Detail
Dokumen |
| 12 |
Buku Hukum No.
Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Pensiun, Kecelakaan Kerja Dan Kematian |
Detail
Dokumen |
| 13 |
Buku Hukum No.
Tahun 2015
Tentang Bunga Rampai Undang - Undang Perindustrian |
Detail
Dokumen |
| 14 |
Buku Hukum No.
Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pengalokasi, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa Dilrengkapi : Perubahan Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pengalokasian Transfer Kedaerahan dan Desa |
Detail
Dokumen |
| 15 |
Buku Hukum No.
Tahun 2015
Tentang Bunga Rampai Undang - Undang Perindustrian |
Detail
Dokumen |
| 16 |
Buku Hukum No.
Tahun 2015
Tentang Law Of The Republic Of Indonesia Number 3 Of 2014 On Industrial Affairs |
Detail
Dokumen |
| 17 |
Buku Hukum No.
Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ( Permendagri Nomor 84 Tahun 2014) |
Detail
Dokumen |
| 18 |
Buku Hukum No.
Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ( Permendagri Nomor 84 Tahun 2014) |
Detail
Dokumen |
| 19 |
Buku Hukum No.
Tahun 2014
Tentang Undang - Undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dilengkapi: Peraturan Pemerintah, Peraturan Menpan & Reformasi Birokrasi, Peraturan Badan Kepegawaian Negara |
Detail
Dokumen |
| 20 |
Buku Hukum No.
Tahun 2012
Tentang Koalisi Perundangan Tentang Jaminan Sosial Undang - Undang Republik Indonesia NO. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional |
Detail
Dokumen |
| 21 |
Buku Hukum No.
Tahun 2012
Tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 (Permendagri No.47 Tahun 2011) |
Detail
Dokumen |
| 22 |
Buku Hukum No.
Tahun 2012
Tentang Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin |
Detail
Dokumen |
| 23 |
Buku Hukum No.
Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Permendagri 39/2012 & 32/2011 |
Detail
Dokumen |
| 24 |
Buku Hukum No.
Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD ( Permendagri No. 32 Tahun 2011) |
Detail
Dokumen |
| 25 |
Buku Hukum No.
Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sodial Yang Bersumber Dari APBD Permendagri 39/2012 & 32/2011 |
Detail
Dokumen |
| 26 |
Buku Hukum No.
Tahun 2012
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke dua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah |
Detail
Dokumen |
| 27 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Beserta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan |
Detail
Dokumen |
| 28 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 1010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Beserta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah |
Detail
Dokumen |
| 29 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dilengkapi : UU RI No.14 Th. 2008 Ttg. Keterbukaan Informasi Publik UU RI No. 25 Th. 2009 Ttg. Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
| 30 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dilengkapi : UU RI No.14 Th. 2008 Ttg. Keterbukaan Informasi Publik UU RI No. 25 Th. 2009 Ttg. Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
| 31 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 2007 |
Detail
Dokumen |
| 32 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2011 Dilengkapi : Permendagri 40 & 47/ Thn 2010 |
Detail
Dokumen |
| 33 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Organisasi &B Tata Kerja Serta Tata Naskah Dinas Kementrian Dalam Negeri Permendagri 41 & 55 Tahun 2010 |
Detail
Dokumen |
| 34 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Organisasi &B Tata Kerja Serta Tata Naskah Dinas Kementrian Dalam Negeri Permendagri 41 & 55 Tahun 2010 |
Detail
Dokumen |
| 35 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 & 30 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan & Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidikan |
Detail
Dokumen |
| 36 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang |
Detail
Dokumen |
| 37 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang |
Detail
Dokumen |
| 38 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 |
Detail
Dokumen |
| 39 |
Buku Hukum No.
Tahun 2011
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 - 2014 |
Detail
Dokumen |
| 40 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 |
Detail
Dokumen |
| 41 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDINESIA TAHUN 1945 |
Detail
Dokumen |
| 42 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 |
Detail
Dokumen |
| 43 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDAG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESAI TAHUN 1945 |
Detail
Dokumen |
| 44 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
Detail
Dokumen |
| 45 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Peraturan Presiden R.I. No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
Detail
Dokumen |
| 46 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
Detail
Dokumen |
| 47 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Pengadaan Barang/Jasa Dilengkapi: Modul Pengawasan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan |
Detail
Dokumen |
| 48 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Pedoman Akreditasi Satuan Pendidikan Dan Program Pendidikan Non Formal BAN - PNF |
Detail
Dokumen |
| 49 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan & Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah |
Detail
Dokumen |
| 50 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemeliharaan Di Wilayah Provinsi (PP Nomor 19 Tahun 2010) |
Detail
Dokumen |
| 51 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemeliharaan Di Wilayah Provinsi (PP Nomor 19 Tahun 2010) |
Detail
Dokumen |
| 52 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan |
Detail
Dokumen |
| 53 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan Dilengkapi : UU RI No. 17 tH. 2008 Ttg. Pelayanan |
Detail
Dokumen |
| 54 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan Dilengkapi : UU RI No. 17 tH. 2008 Ttg. Pelayanan |
Detail
Dokumen |
| 55 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, Dan Pensiunan Tahun 2010 |
Detail
Dokumen |
| 56 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara |
Detail
Dokumen |
| 57 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang - UNdang Nomor 17 tAHUN 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan |
Detail
Dokumen |
| 58 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Naskah Komprehensif Perubahan Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 |
Detail
Dokumen |
| 59 |
Buku Hukum No.
Tahun 2010
Tentang Tipikor |
Detail
Dokumen |
| 60 |
Buku Hukum No.
Tahun 2009
Tentang UNDANG-UNDANG DI BIDANG PERTAMBANGAN |
Detail
Dokumen |
| 61 |
Buku Hukum No.
Tahun 2009
Tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN |
Detail
Dokumen |
| 62 |
Buku Hukum No.
Tahun 2009
Tentang REFPRMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK |
Detail
Dokumen |
| 63 |
Buku Hukum No.
Tahun 2009
Tentang Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
| 64 |
Buku Hukum No.
Tahun 2009
Tentang Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
| 65 |
Buku Hukum No.
Tahun 2009
Tentang 50 Contoh Perjanjian (Kontrak) Jual Beli & Sewa Menyewa, Pinjam Meminjam,Kredit & Gadai |
Detail
Dokumen |
| 66 |
Buku Hukum No.
Tahun 2009
Tentang Kumpulan Peraturan Tentang Pelayanan Publik |
Detail
Dokumen |
| 67 |
Buku Hukum No.
Tahun 2009
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Detail
Dokumen |
| 68 |
Buku Hukum No.
Tahun 2009
Tentang Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Hak - Hak Atas Tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan |
Detail
Dokumen |
| 69 |
Buku Hukum No.
Tahun 2009
Tentang Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 - 2009 |
Detail
Dokumen |
| 70 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme |
Detail
Dokumen |
| 71 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Naskah Akademik Tentang Pembentukan Dan Penghapusan Daerah |
Detail
Dokumen |
| 72 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41, 43, 45 Tahun 2007 Tentang : Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Atas PP No. 48/05 TTG Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan Dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil |
Detail
Dokumen |
| 73 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 Berisikan : PPRI NO.65 TH 2008 Ttg Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah NO.32 Th 1979 Ttg Pemberhentian Pegawai Sipil |
Detail
Dokumen |
| 74 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 Berisikan : PPRI NO.65 TH 2008 Ttg Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah NO.32 Th 1979 Ttg Pemberhentian Pegawai Sipil |
Detail
Dokumen |
| 75 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UURI NO. 14 TH 2008) |
Detail
Dokumen |
| 76 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UURI NO. 14 TH 2008) |
Detail
Dokumen |
| 77 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UURI NO. 14 TH 2008) |
Detail
Dokumen |
| 78 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme |
Detail
Dokumen |
| 79 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi Dan Hubungannya Dengan Transparansi Anggaran Pada Instansi Pemeritah |
Detail
Dokumen |
| 80 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia |
Detail
Dokumen |
| 81 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Pilihan Peraturan Di Bidang Pertahanan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksananan Pem,bangunan Untuk Kepentingan Umum Beserta Petunjuk Teknis Tahun 2008 |
Detail
Dokumen |
| 82 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Pilihan Peraturan Di Bidang Pertahanan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksananan Pem,bangunan Untuk Kepentingan Umum Beserta Petunjuk Teknis Tahun 2008 |
Detail
Dokumen |
| 83 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Katalog Peraturan Pemerintah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejak Tahun 1945 S.D. 2008 Dengan Status/ Aspek Legalitas |
Detail
Dokumen |
| 84 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa |
Detail
Dokumen |
| 85 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Katalog Peraturan Presiden, Keputusan Presiden Dan Instruksi Presiden Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejak Tahun 1946 S.D 2008 Dengan Status/ Aspek Legalitas |
Detail
Dokumen |
| 86 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Katalog Peraturan Presiden, Keputusan Presiden Dan Instruksi Presiden Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejak Tahun 1946 S.D 2008 Dengan Status/ Aspek Legalitas |
Detail
Dokumen |
| 87 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 |
Detail
Dokumen |
| 88 |
Buku Hukum No.
Tahun 2008
Tentang Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah |
Detail
Dokumen |
| 89 |
Buku Hukum No.
Tahun 2007
Tentang Himpunan Peraturan Kepegawaian Tahun 2005 - 2007 Edisi Lengkap Buku I Dilengkapi : -Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya -Peraturan Gaji Baru Pegawai Negeri Sipil |
Detail
Dokumen |
| 90 |
Buku Hukum No.
Tahun 2007
Tentang Himpunan Peraturan Kepegawaian Tahun 2005 - 2007 Edisi Lengkap Buku II Dilengkapi : - Pedoman Pelaksanaan Calon PNS - PNS Yang Menduduki Jabatan Rangkap |
Detail
Dokumen |
| 91 |
Buku Hukum No.
Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provisi, Dan Pemerintah Dearah Kabupaten/ Kota (PP.Nomor 38 Tahun 2007) |
Detail
Dokumen |
| 92 |
Buku Hukum No.
Tahun 2007
Tentang Peratutan Kepegawaian Tahun 2007 Termasuk : Kerja Lembur Dan Pemberi Uang Lembur, Pemberian Uang Makan |
Detail
Dokumen |
| 93 |
Buku Hukum No.
Tahun 2007
Tentang Pedoman Peraturan Perundang - Undangan Notaris Dilengkapi: Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Notaris |
Detail
Dokumen |
| 94 |
Buku Hukum No.
Tahun 2007
Tentang Pedoman Peraturan Perundang - Undangan Notaris Dilengkapi: Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Notaris |
Detail
Dokumen |
| 95 |
Buku Hukum No.
Tahun 2007
Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
Detail
Dokumen |
| 96 |
Buku Hukum No.
Tahun 2007
Tentang Klasifikasi Desimal Universal (Universal Decimal Classification ) Dan Indeks Relatif |
Detail
Dokumen |
| 97 |
Buku Hukum No.
Tahun 2006
Tentang Peraturan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP. Nomor 39 Tahun 2006) & Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( PP. Nomor 40 Tahun 2006) Di Lengkapi : Undamng - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Ssistem Perencanaan Pembangunan Nasional |
Detail
Dokumen |
| 98 |
Buku Hukum No.
Tahun 2006
Tentang Petunjuk Pelaksanaaan Peraturan Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa & Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa meliputi a.l : Pedoman Administrasi Desa Dilengkapi : Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal |
Detail
Dokumen |
| 99 |
Buku Hukum No.
Tahun 2006
Tentang Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda BuktiHak Atas Tanah |
Detail
Dokumen |
| 100 |
Buku Hukum No.
Tahun 2006
Tentang Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap UUD 1945 |
Detail
Dokumen |
| 101 |
Buku Hukum No.
Tahun 2005
Tentang Peraturan Pemerintah R.I. Tentang Pegawai Negeri Sipil |
Detail
Dokumen |
| 102 |
Buku Hukum No.
Tahun 2005
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 |
Detail
Dokumen |
| 103 |
Buku Hukum No.
Tahun 2005
Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 |
Detail
Dokumen |
| 104 |
Buku Hukum No.
Tahun 2005
Tentang Serial Manajemen Kepegawaian Negara Pedoman Manajemen Pegawai Negeri Sipil Grup A ( Pembina Karir) |
Detail
Dokumen |
| 105 |
Buku Hukum No.
Tahun 2005
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah Dan Pinjaman Daerah |
Detail
Dokumen |
| 106 |
Buku Hukum No.
Tahun 2005
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah |
Detail
Dokumen |
| 107 |
Buku Hukum No.
Tahun 2004
Tentang Himpunan Tindak Lanjut Peraturan Kepegawaian Tahun 2004 Meliputi a.l : Pemberian Kenaikan Pangkat, Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya, Tata Cara Permintaan, Pemberian Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional |
Detail
Dokumen |
| 108 |
Buku Hukum No.
Tahun 2004
Tentang Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah |
Detail
Dokumen |
| 109 |
Buku Hukum No.
Tahun 2004
Tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Formasi PNS, Pengadaan PNS, Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan PNS, Dalam Jabatan Struktural, Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan PNS |
Detail
Dokumen |
| 110 |
Buku Hukum No.
Tahun 2004
Tentang Pedoman Pengawasan Melekat |
Detail
Dokumen |
| 111 |
Buku Hukum No.
Tahun 2004
Tentang Undang - Undang RI No. 32 Th 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang - Undang RI No. 33 Th 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Sebagai Pengganti atas UU RI No. 22 & 25 Th 1999) |
Detail
Dokumen |
| 112 |
Buku Hukum No.
Tahun 2004
Tentang Himpunan Undang - Undang Republik Indonesia |
Detail
Dokumen |
| 113 |
Buku Hukum No.
Tahun 2003
Tentang Peraturan / Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I |
Detail
Dokumen |
| 114 |
Buku Hukum No.
Tahun 2003
Tentang Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2002 Meliputi : Undang - Undang, Peraturan Pemerintah |
Detail
Dokumen |
| 115 |
Buku Hukum No.
Tahun 2003
Tentang PERATURAN Pemerintah RI NO. 8 & NO. 9 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah & Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil Dilengkapi KEP. MENDAGRI NO. 29 Tahun 2002 |
Detail
Dokumen |
| 116 |
Buku Hukum No.
Tahun 2003
Tentang Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pemeriksaan Khusus Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Gubernur Dilengkapi : Keputusan Bersama Menpan Dan Mendagri Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I No. 8 Dan N0. 9 Tahun 2003 |
Detail
Dokumen |
| 117 |
Buku Hukum No.
Tahun 2003
Tentang Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara |
Detail
Dokumen |
| 118 |
Buku Hukum No.
Tahun 2003
Tentang Himpuana Peraturan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dilengkapi Pembagian Hasil Penerimaan PPh 21 Pasal Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
Detail
Dokumen |
| 119 |
Buku Hukum No.
Tahun 2003
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Menteri Dalam Negeri ) |
Detail
Dokumen |
| 120 |
Buku Hukum No.
Tahun 2003
Tentang Undang - Undang R.I Nomor 22 & 23 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden |
Detail
Dokumen |
| 121 |
Buku Hukum No.
Tahun 2003
Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Dagang Dan Undang - Undang Kepailitan |
Detail
Dokumen |
| 122 |
Buku Hukum No.
Tahun 2002
Tentang Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2001 Meliputi al : - Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah - Bentuk Produk -Produk Hukum Daerah - Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah - Lembaran Daerah Dan Berita Daerah |
Detail
Dokumen |
| 123 |
Buku Hukum No.
Tahun 2002
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I Tentang Kepegawaian (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara) |
Detail
Dokumen |
| 124 |
Buku Hukum No.
Tahun 2002
Tentang Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2002 Dilengkapi: - Undang - undang - Peraturan Pemerintah - Keputusan Presiden |
Detail
Dokumen |
| 125 |
Buku Hukum No.
Tahun 2002
Tentang Peraturan Kepegawaian Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11,12 Dan 13 Tahun 2002, Petunjuk perjalanan Dinas Luar Negeri Para Pejabat/ Pegawai Di Daerah |
Detail
Dokumen |
| 126 |
Buku Hukum No.
Tahun 2002
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Dan Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural |
Detail
Dokumen |
| 127 |
Buku Hukum No.
Tahun 2002
Tentang Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2002 Berisikan : Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghidungan PBB, Bea Perolehan Bangunan Waris Hibah Wasiat |
Detail
Dokumen |
| 128 |
Buku Hukum No.
Tahun 2002
Tentang Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2002 Berisikan : Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghidungan PBB, Bea Perolehan Bangunan Waris Hibah Wasiat |
Detail
Dokumen |
| 129 |
Buku Hukum No.
Tahun 2001
Tentang Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2001 Dilengkapi: - Pembagian Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
Detail
Dokumen |
| 130 |
Buku Hukum No.
Tahun 2000
Tentang Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Data Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota |
Detail
Dokumen |
| 131 |
Buku Hukum No.
Tahun 2000
Tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 47, 48 dAN 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota Dilengkapi : Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah |
Detail
Dokumen |
| 132 |
Buku Hukum No.
Tahun 2000
Tentang Himpunan Peraturan Kepegawaian Tahun 2000 |
Detail
Dokumen |
| 133 |
Buku Hukum No.
Tahun 2000
Tentang Ketetapan - Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2000 Dilengkapi dengan Tugas - Tugas Wakil Presiden (kPEPPRES nO. 121 Th. 2000 Dn Susunan Lengkap Anggota Kabinet Gotong Royong 2001 - 2004 |
Detail
Dokumen |
| 134 |
Buku Hukum No.
Tahun 2000
Tentang Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2000 Berisikan : UU No. 20/ 2000 tentang perubahan atas UU No. 21/97 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan |
Detail
Dokumen |
| 135 |
Buku Hukum No.
Tahun 2000
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah |
Detail
Dokumen |
| 136 |
Buku Hukum No.
Tahun 1999/2000
Tentang Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo |
Detail
Dokumen |
| 137 |
Buku Hukum No.
Tahun 1997
Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia |
Detail
Dokumen |
| 138 |
Buku Hukum No.
Tahun 1995
Tentang Pornografi Dalam Media Massa |
Detail
Dokumen |
| 139 |
Buku Hukum No.
Tahun 1995
Tentang Undang - Undangan Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Detail
Dokumen |
| 140 |
Buku Hukum No.
Tahun 1990
Tentang Koordinasi Sistem Pemerintah Daerah |
Detail
Dokumen |
| 141 |
Buku Hukum No.
Tahun 1977
Tentang Menuju Negara Hukum |
Detail
Dokumen |
| 142 |
Buku Hukum No.
Tahun 1975
Tentang Himpunan Peraturan Peraturan Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Pusat Kepada Daerah |
Detail
Dokumen |
| 143 |
Buku Hukum No.
Tahun 1968
Tentang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Seminar Hukum Nasional Ke- - II Tahun 1968 Djilid III Menegakkan Suatu KeKuasaan Kehakiman Jang Bebas |
Detail
Dokumen |
| 144 |
Buku Hukum No.
Tahun 1968
Tentang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Seminar Hukum Nasional Ke - II Tahun 1968 Djilid IV |
Detail
Dokumen |
| 145 |
Buku Hukum No.
Tahun -
Tentang Tajuk Subyek Bidang Hukum |
Detail
Dokumen |
| 146 |
Buku Hukum No.
Tahun -
Tentang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah |
Detail
Dokumen |
