KOORDINASI JDIH DAN UNIKAL BAHAS ALIH BAHASA

JDIH Kab. Pekalongan melakukan koordinasi dengan Universitas Pekalongan perihal Alih Bahasa Produk Hukum Daerah Kabupaten Pekalongan. Penerjemahan Produk Hukum ke Bahasa Asing dilakukan sebagai upaya untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sesuai Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk menerjemahkan produk hukum daerah ke bahasa asing, prosesnya harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah dan mengikuti aturan yang ketat karena memerlukan akurasi dan pemahaman mendalam tentang sistem hukum. Kementerian Hukum dan HAM memiliki peraturan mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan ke bahasa asing, yang diatur dalam undang-undang terkait dan peraturan menteri. 

Dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk menarik modal asing, investor akan lebih bersemangat ketika memahami aturan main berinvestasi di Indonesia. Pengetahuan itu tentunya berasal dari PUU Indonesia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa mereka.

Tidak perlu dijelaskan lagi pentingnya penerjemahan bagi kemajuan suatu bangsa. Penerjemahan merupakan proses dan sarana diplomasi dan pengembangan hubungan antar negara, transfer pengetahuan, reservasi budaya, dan tentu saja komunikasi lisan dan tulisan. Keinginan Indonesia menjadi pemain global dan kekuatan ekonomi terbesar dunia memerlukan dukungan kegiatan penerjemahan yang agresif.