Selamat datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pekalongan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka guna menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet untuk mendukung penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Sistem Jaringan Dokumentasidan Informasi Hukum (JDIH) Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan mulai Tahun 2016 ini merintis pembangunan Website JDIH Kabupaten Pekalongan yang berdiri sendiri.  Semula, informasi mengenai peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Pekalongan berada di Website milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sebagaimana halnya suatu perintisan, maka website kami ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dari segi bentuk maupun konten daripada Website JDIH ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah merupakan suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Dengan adanya website JDIH Kabupaten Pekalongan ini, kami berharap bisa meningkatkan efektivitas penyebarluasan produk hukum terutama Produk Hukum Daerah Kabupaten Pekalongan yang meliputi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Bersama (PB), Keputusan Bupati (SK Bupati), Instruksi Bupati (Inbup) dan produk hukum daerah lainnya sehingga tercipta kesadaran dan ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Amin Ya Robbal Alamin.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka struktur organisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan yang berada dibawah Asisten Pemerintahan dan Kesra, adalah sebagai berikut :

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan, terdiri dari :

a. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan;

b. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.